Pemberdayaan Kesehatan Masyarakat di Jawa Timur

Rakor Kebijakan Pembangunan Kesehatan Propinsi Jawa Timur

Dinas Kesehatan Propinsi Jawa Timur pada tanggal 24 April akan menyelenggarakan Rapat Koordinasi Kebijakan Pembangunan Kesehatan Propinsi Jawa Timur bertempat di Hotel Garden Palace Surabaya, dengan thema Pemberdayaan Masyarakat dalam Sistem Pembiayaan Kesehatan.

Rapat Koordinasi yang mempunyai tujuan meningkatkan koordinasi pelaksanaan pembangunan kesehatan Jawa Timur Tahun 2008 dan Rencana 2009, juga akan membahas berbagai kebijakan kesehatan lainnya diantaranya kebijakan Pemerintah Propinsi Jawa Timur Bidang Kesehatan, Kebijakan Pembangunan Kesehatan di Bidang Pemberdayaan Masyarakat dalam Pembiayaan Kesehatan, Kebijakan Askeskin 2008 serta review pelaksanaannya, Pelaksanaan INA-DRG�s (Indonesia-Diagnostic Related Groups), Pembangunan Kesehatan dari perspektif legislative, Kebijakan Operasional APBN dan Perencanaan Kesehatan 2009, Kebijakan Jaminan Kesehatan Daerah (Jamkesda) Jawa Timur , Kebijakan Kepegawaian serta rencana pelaksanaan Musrenbang 2009. Selain materi tersebut juga akan dibahas tentang evaluasi Desa Siaga Jawa Timur, Pelaksanaan Kelurahan Siaga di Surabaya, dan Pencapaian IPM (Indeks Pembangunan Manusia Jawa Timur (Bidang Kesehatan).

Latar belakang diselenggarakannya rapat koordinasi, disamping terkait perspektif keberhasilan pembangunan kesehatan yang telah dicapai, juga menyangkut upaya-upaya pembangunan kesehatan yang akan dilaksanakan kedepan. Jumlah Desa Siaga di Indonesia adalah 39000 dan jumlah Poskesdes adalah 33910 pada tahun 2008. sedangkan di Jawa Timur sendiri jumlah poskesdes mencapai 5803. Keberhasilan Pembangunan Bidang Kesehatan di Jawa Timur dapat dilihat dari indikator Indeks Pembangunan Manusia (IPM/ HID) yaitu telah menurunnya AKI (Angka Kematian Ibu) menjadi 137/100.000 KH (Kelahiran Hidup) pada tahun 2007 dari sebelumnya 149,6/100.000 pada tahun 2004, AKB menjadi 33/1000 KH Tahun 2006 dari 39,3/1000 pada tahun 2004, dan UHH (Usia Harapan Hidup) menjadi 68,6 Tahun 2006 dari angka sebelumnya yaitu 167,2 pada tahun 2004. Sedangkan pembangunan kesehatan yang masih perlu diupayakan antara lain menyangkut kebijakan pelayanan kesehatan bagi masyarakat miskin yang hingga saat ini secara nasional, masih merupakan masalah besar, dan juga belum diputuskannya mekanisme baru Askeskin. Hal ini menuntut Pemerintah Propinsi Jawa Timur untuk memikirkan sistem Jamkesda yang didukung oleh seluruh Kabupaten/ Kota. Juga perlunya penataan paket kesehatan untuk masyarakat miskin ini dalam system Diagnostic Related Groups serta peningkatan pemberdayaan masyarakat dalam mendukung kesehatan melalui Desa Siaga, Kelurahan Siaga yang telah dirintis beberapa Kabupaten/Kota di Jawa Timur.

Sesuai tema rakor dan visi Depkes bahwa Pemberdayaan Kesehatan merupakan harapan utama dalam pelaksanaan pembangunan kesehatan, harus pula didukung pembiayaan yang memadai. Pembiayaan dimaksud adalah dana dekonsentrasi dan tugas pembantuan APBN yang perlu diketahui kepastiannya, karena menyangkut upaya terkait lainnya seperti semakin banyak dan semakin bervariasinya penyakit yang terdapat di masyarakat, juga program yang dianggap dapat menghambat pelaksanaan pembangunan bidang kesehatan perlu disosialisasikan dan dipersiapkan untuk melangkah ke-persamaan persepsi dan dapat menjadi kesepakatan yang terkoordinasi antara para pelaku Pembangunan kesehatan di Propinsi dan Kabupaten/ Kota di Jawa Timur.

Nara sumber yang diundang dalam rapat koordinasi tersebut yaitu Kepala Biro perencanaan Depkes RI, Kepala Pusat Pemeliharaan Jaminan Kesehatan Depkes RI, Ketua Komisi E DPRD Jatim, Ketua Adinkes, Ketua Arsada, Kadinkes Kota Surabaya, Kadinkes Kabupaten Ngawi dan Para Pejabat di lingkungan Dinas Kesehatan Propinsi Jawa Timur. Dengan peserta undangan : Kepala Bappeprop Jatim, Kepala Biro Kesra Pemprop Jatim, seluruh Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten/ Kota dan seluruh Direktur Rumah Sakit di Propinsi dan Kabupaten/Kota dan seluruh UPT (unit Pelaksana Teknis) Pusat di Jawa Timur. (s21)